Palu, jejaksulteng.com - Plt. Direktur Eksekutif KNEKS pusat Taufik Hidayat secara resmi mengukuhkan kepengurusan KDEKS Sulawesi Tengah berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 500/365/RO.EKON-G.ST/2023. Bertempat di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa 3/10/23
Adapun susunan pengurus yang dikukuhkan ;
Ketua, Gubernur Sulawesi Tengah
Wakil ketua, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
Sekretaris, Sekdaprov Sulteng
Wakil Sekretaris, Asisten pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum
Anggota, kakanwil Kemenag, kepala kantor perwakilan BI, Ketua MUI, Kadin, kepala Bappeda, Kadis Pariwisata, Kadis koperasi dan UKM,
Kepala Sekretariat, Karo Perekonomian Sulteng.
Wakil Presiden RI, Prof. Dr (HC) K.H. Ma'ruf Amin dalam arahannya menjelaskan, KDEKS merupakan sistem
ekonomi keuangan bersifat inklusif artinya bisa digunakan siapa saja meskipun non muslim. Sementara bagi yang beragama Islam sifatnya wajib. KDEKS telah terbentuk di 22 provinsi.
Lebih lanjut beliau menjelaskan 4 hal penting dalam KDEKS ;
1 pengembangan industri halal.
2. Pengembangan industri keuangan
3. Dana sosial syariah dan
4. Pengembangan industri syariah.
Menurutnya Sulawesi Tengah akan menjadi calon provinsi yang kaya raya. Syaratnya datangkan investor dan perbaiki SDM.
"Lakukan penguatan infrastruktur pendukung,
Susun program terukur,
Pastikan keberlanjutan KDEKS dan masukkan dalam program RPJMD," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena didukung jumlah penduduk muslim yang besar.
Potensi lainnya di bidang agribisnis, tambang, pariwisata, maritim dan industri halal yang berkembang dengan pesat.
"Kami ucapkan selamat datang bapak Wakil Presiden beserta rombongan di negeri seribu Megalit. Terima kasih dan apresiasi atas pengukuhan KDEKS Sulteng, semoga dapat menunjukkan kinerja dan kapasitasnya dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta bersinergi dengan seluruh komponen daerah dalam membangun perekonomian," ujarnya.
Hadir pada kesempatan itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Pejabat Tinggi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ketua DPRD Sulteng, Forkopimda Sulteng, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekdaprov Sulteng, Asisten, Pimpinan OPD, Ketua FKUB serta pejabat terkait lainnya.
Biro Administrasi Pimpinan
